Kebijakan Anti Kemiskinan

Dan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, jenis pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta (dunia usaha dan masyarakat) mempunyai peranan besar dalam usaha menghilangkan/mengurangi kemiskinan di tanah air. Untuk maksud ini diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :

1.      Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan.

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan social

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan antaranya. Sasaran atau tujuan tersebut dapat dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak hingga saat ini sebagian besar wilayah indonesia masih daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk indonesia bertempat tinggal dan bekerja di pedesaan. Demikian juga sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan di sektor pertanian. Di pihak lain, sumber utama kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan berasal dari pedesaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori A.Lewis, pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari pada di perkotaan, yang membuat tingkat kemiskinan di pedesaan lenih tinggi dari pada perkotaan. Akibat ketimpang ini terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan.

Intervensi lainnya adalah manajemen lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Hal ini sangat penting karena hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA akan dengan sendirinya menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan.

Pembangunan transpotasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya (stakeholders’ participation) dalam proses pembangunan, dan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial) juga merupakan intervensi jangka pendek yang sangat pendek.

Sedangkan intervensi jangka menengah dan panjang yang penting adalah sebagai berikut .

1.      Pembangunan Sektor Swasta

Peranan aktif sektor ini sebagai motor utama penggerak ekonomi/sumber pertumbuhan dan penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan.

2.      Kerjasama Regional

Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus indonesia sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kerja sama yang baik dalam segala hal, baik di bidang ekonomi, industri, dan perdagangan, maupun nonekonomi (seperti pembangunan sosial), bisa memperkeci kemungkinan meningkatnya gap antara provinsi-provinsi yang kaya dan provinsi-provinsi yang tidak punya (miskin) SDA.

3.      Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan Administrasi

Perbaikan manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik, termasuk juga sistem administrasinya, sangat membantu usaha untuk meningkatkan cost effectiveness dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai penyediaan/pembangunan/penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, olah raga, dan lain-lain

4.      Desentralisasi

Tidak hanya desentralisasi fiskal, tetapi juga dalam penentuan strategi/kebijakam pembangunan ekonomi dan sosial daerah sangat membantu usaha pengurangan kemiskinan di dalam negeri. Desentralisasi seperti itu memberi suatu kesempatan besar bagi masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri strategi atau pola pembagunan ekonomi dan sosial di daerah sesuai faktor-faktor keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah.

5.      Pendidikan dan Kesehatan

Tidak diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat di suat negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari anti-poverty policy dari pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu, penyediaan pendidikan (terutama dasar) dan pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab mutlak dari pemerintah di mana pun, baik di DCs maupun LDCs. Pihak swasta bisa membantu dalam penyediaan tersebut, tetapi tidak mengambilalih peranan pemerintah tersebut.

6.      Penyediaan Air Bersih dan Pembangunan Perkotaan

Sama seperti penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum/utama, seperti pemukiman/perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, fasilitas sanitasi dan transportasi, sekolah, kompleks olah raga, dan infrastruktur fisik (seperti jalan raya, waduk, listrik, dan sebagainya), merupakan intervensi yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di perkotaan.

http://ajengmadyatri.blogspot.com/2013/04/kebijakan-anti-kemiskinan-strategi-dan_15.html